1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap
orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM
merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang
berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, merupakan
pendapat dari … .
A.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
B.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
C.
Leah Levin
D.
Syafig A. Mughni
2. Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang
pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia yaitu, kecuali … .
A. hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat
manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan
Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal
dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
B. setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai
hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan,
agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain.
Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat
sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara
utuh
C. bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi
manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D. bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi
manusia bersifat historis dan statis yang pelaksanaannya dari nasa ke masa
tetap karena hakikatnya sama di seluruh dunia
3. Hak dalam masyarakat yang hanya dapat dinikmati
bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti
rugi bagi kebebasan yang dilanggar, merupakan penggolongan HAM dilihat dari
aspek ... .
A.
hak individu
B.
hak kolektif
C.
hak sipil dan politik
D.
hak ekonomi, sosial dan budaya
4. Pernyataan berikut ini yang termasuk dalam Hak Asasi
Politik/Political Right, adalah ... .
A.
hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
B.
hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
C.
hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
D.
hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
5. Menurut ketentuan TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998
tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup dan kehidupannya terdapat dalam pasal ... .
A.
pasal 1
B.
pasal 2
C.
pasal 3
D.
pasal 4
6. Pernyataan berikut ini yang merupakan Hak asasi
menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah … .
A. pengakuan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dalam arti melaksanakan segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari
B. sikap
yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of
man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara
pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan
secara melampaui batas
C. sikap
yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan,
partai, daerah dan lain-lain
D. kedaulatan
rakyat berarti kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk
cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
7. Sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan
hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi, dalam
perjuangannya terdapat adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun
dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Magna Charta dan Petition of
rights, merupakan sejarah HAM di ... .
A.
Yunani
B.
Inggris
C.
Amerika Serikat
D.
Perancis
8. Isi Magna Charta adalah sebagai berikut, kecuali ... .
A.
raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan
kebebasan Gereja Inggris
B.
para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk
C.
polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang
sah
D.
tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai
9. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki
Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut, kecuali ... .
A.
Undang – Undang Dasar 1945
B.
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
C.
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
D.
Magna Charta
10. Pernyataan berikut ini yang merupakan isi dari
generasi pertama perkembangan HAM adalah … .
A.
pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini
pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme
dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib
hukum yang baru
B.
dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya
menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan
budaya
C.
dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan
budaya ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan
D.
mengkritiki peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan
ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat
11. Tahap pertama dalam proses perjanjian internasional
adalah … .
A.
perundingan
B.
penandatanganan
C.
pengesahan
D.
signature
12. Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh
berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional. Berikut ini
merupakan tahap ke dua, yaitu … .
A.
penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding
mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional
B.
perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah
teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional
C.
perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian
internasional
D.
penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan
dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas
naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya
dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian
internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan
multilateral, proses penerimaan (acceptancelapproval) biasanya merupakan
tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional
13. Kategori dalam pengesahan perjanjian internasional
apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut
menandatangani naskah perjanjian, adalah … .
A.
ratifikasi (ratification)
B.
akses (accesion)
C.
penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval)
D.
perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya selt-executing
14. Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional
mengalami perkembangan cukup pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II, meskipun
sebenarnya sudah diakui sejak berakhirnya Perang Dunia I. Hal ini bisa
ditelusuri dalam contoh-contoh kasus berikut, kecuali … .
A.
dalam Perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per
orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional
B.
dalam Keputusan Mahkamah Internasional Permanen menyangkut pegawai Kereta Api
Danzig atau dikenal Danzig Railway Official’s Case, diputuskan apabila suatu
perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang per orang, maka
hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya
diakui oleh suatu badan peradilan internasional
C.
tuntutan terhadap pemimpin perang Jerman dan Jepang sebagai orang per orang
yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap
perikemanusiaan dan kejahatan perang. Seperti pengadilan terhadap penjahat
perang di Nurnberg dan Tokyo telah memberi kemajuan penting bagi status
individu dalam hukum internasional dalam hal seseorang dapat dianggap langsung
bertanggung jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap
perikemanusiaan dan tidak dapat berlindung di balik negaranya
D.
konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia (Genocide Convention) mengukuhkan
peletakan tanggung jawab individu terhadap pelanggaran hukum internasional.
Menurut konvensi ini, individu yang terbukti telah melakukan pembunuhan massal
harus dihukum terlepas dari persoalan apakah mereka bertindak sebagai orang per
orang, pejabat pemerintah atau pimpinan pemerintahan atau negara
15. Unsur Negara yang khusus dalam kaitannya dengan negara
sebagai subjek hukum internasional, adalah … .
A.
penduduk yang tetap
B.
wilayah tertentu
C.
pemerintah yang berdaulat
D.
kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain
16. Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah
Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya,
Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .
A.
perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang
mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang
bersengketa
B.
kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah
diterima sebagai hukum
C.
hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D.
keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari
berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
17. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan
pandangan bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional yang
sesungguhnya, yaitu kecuali … .
A.
Hans Kelsen adalah salah seorang ahli yang berpendapat bahwa individulah yang
merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya
B.
hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang
merupakan anggota masyarakat yang mengorganisasi dirinya dalam negara itu
C.
negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin terbentuk
tanpa manusia-manusia yang menjadi warga negara tersebut
D.
suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada
orang per orang
18. Berikut ini merupakan Pernyataan yang berkaitan dengan
kebiasaan Internasional adalah … .
A.
untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional harus merupakan kebiasaan
yang bersifat khusus
B.
untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional tidak harus diterima
sebagai hukum
C.
sambutan kehormatan kepada tamu negara, jamuan makan kenegaraan
D.
penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera
yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan
dengan musuh
19. Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah
Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan
kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .
A.
perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang
mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang
bersengketa
B.
kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah
diterima sebagai hukum
C.
hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D.
keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari
berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
20. Pernyataan berikut ini yang berkaitan dengan keputusan
Badan Perlengakapan Organisasi Internasional, adalah kecuali … .
A.
keputusan badan perlengkapan organisasi internasional sebagai sumber hukum
internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan
kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional
sifatnya mutlak/absolute harus dipatuhi
B.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu contoh
keputusan akibat yang sangat luas
C.
contoh keputusan majelis umum PBB tentang Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang
telah diterima baik oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948. Meski tidak
memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian internasional, namun deklarasi
tersebut telah mempengaruhi banyak negara di dunia. Sehingga mendorong mereka
untuk membuat undang-undang yang secara khusus menjamin perlindungan hak asasi
manusia di negaranya
D.
pengaruh keputusan Majelis Umum dalam melahirkan kaidah dalam masyarakat
internasional sehingga ada yang menyebut peranan Majelis Umum sebagai quasi
legislative
21. Menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga
yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi
tentang HAM. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, merupakan isi dari … .
A.
UUD 1945 Pasal 31
B.
TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
C.
UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9
D.
UU Nomor 26 tahun 2000
22. Masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945 itu mengandung
makna sebagai berikut, kecuali … .
A.
memenuhi tuntutan akan semakin pentingnya HAM sebagai isu global
B.
menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi
konstitusional (constitutional democracy)
C.
agar disegani dan dipuji oleh Negara-negara di dunia
D.
menegaskan jaminan konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan penduduk
Indonesia
23. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, dengan cara, kecuali … .
A.
membunuh ketua kelompok tertentu
B.
menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota
kelompok
C.
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya
D.
memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
24. Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia) mengatur tentang … .
A.
hak untuk hidup (Pasal 1)
B.
hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
C.
hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
D.
hak keadilan (Pasal 7-12)
25. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara, diatur dalam UUD 1945 pasal … .
A.
29 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
B.
30 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan
negara
C.
31 Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
D.
34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
26. Berdasarkan Statuta Roma (Pasal 5) kejahatan yang
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama
adalah kejahatan … .
A.
genosida (crime of genocide)
B.
terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
C.
perang (war crimes)
D.
agresi (the crime of aggression)
27. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan
ICTY (International Criminal Tribunal for Yogoslavia) adalah, kecuali … .
A.
Statuta ICTY memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep individual
criminal responsibility dan command responsibility
B.
ICTY pula yang memperkenalkan praktek penerapan command responsibility dalam
pengadilan pidana
C.
memberikan sumbangan sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana
yang termasuk “kejahatan internasional
D.
ICTY berpandangan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara
individu hanya orang yang melakukan yang memerintahkan melakukan tindak
kejahatan
28. Pengadilan Internasional untuk Rwanda (International
Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) yang dibentuk melalui Resolusi Dewan
Keamanan PBB no. S/RES/955 tahun 1994, dalam statutanya menyatakan bahwa
lingkup kewenangan pengadilan tersebut adalah mengadili mereka yang bertanggung
jawab atas tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR ini
adalah, kecuali … .
A.
genosida
B.
kejahatan terhadap kemanusiaan
C.
kejahatan agresi
D.
kejahatan korupsi
29. Dalam Statuta Roma disebutkan bahwa tindakan-tindakan
kejahatan internasional adalah “kejahatan paling serius yang menyangkut
masyarakat internasional secara keseluruhan” antara lain yaitu:
A.
genosida dan kejahatan perang
B.
kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencurian
C.
kejahatan perang dan narkotika
D.
kejahatan agresi dan penipuan
30. Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal
jurisdiction) dari pengadilan supranasional dapat dilihat dari tiga dimensi
yaitu, kecuali … .
A.
PBB sebagai badan internasional dan dukungan procedural dari
anggota-anggotanya, khususnya melalui Dewan Keamanan. Tanpa persetujuan PBB
tidak mungkin ada pengadilan supranasional
B.
Pelbagai konvensi dan traktat internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa
1949, Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Statuta Roma Tahun 1998 dan
sebagainya
C.
Asas hukum umum ‘jus cogens’ (peremptory norms of international law) yakni
norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus
'superior' terhadap norma-norma lain
D.
Hak Veto dari Negara pendiri PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional
lainnya
31. Pernyataan berikut ini yang merupakan sanksi bagi
Negara yang melanggar HAM internasional antara lain adalah … .
A.
pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk
ekspor
B.
pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi , dan pemenjaraan
C.
penyitaan, pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk ekspor
D.
pengalihan investasi , denda , dan pemboikotan produk ekspor
32. Atas dasar Deklarasi Moscow 1 November 1943 dan London
Conference, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 diadopsi 'the Agreement for the
Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and
Establishing the Charter of the IMT' , ditandatangani oleh 4 Negara pemenang
perang yaitu … .
A.
Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat
B.
Inggris, Prancis, Australia, dan Amerika Serikat
C.
Inggris, Belanda, Uni Soviet, dan Amerika Serikat
D.
Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat
33. Persamaan-persamaan (similarities) antara ICTY dan
ICTR adalah sebagai berikut, kecuali keduanya … .
A.
dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar Chapter VII UN Charter
B.
merupakan 'subsidiary organs' Dewan Keamanan
C.
terikat untuk menerapkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum
kebiasaan internasional
D.
sama-sama tidak memiliki struktur
34. Berikut ini merupakan pernyataan dari Mohamad Yamin
berkaitan dengan HAM dalam konstitusi … .
A.
hak asasi manusia atau HAM itu sangat identik dengan paham ideologi yang
cenderung liberalisme dan individualism
B.
karena itu gagasan hak asasi manusia untuk dicantumkan dalam konstitusi negara
itu sangat tidak cocok dengan sifat dan karakter masyarakat Indonesia
C.
mengkhawatirkan terjadi konflik atau adanya penindasan, karena hak asasi
manusia tidak cocok dalam negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, karena
antara pemerintah dan rakyat adalah tubuh yang sama, negara dan rakyat adalah
satu kesatuan yang tidak terpisahkan
D.
menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya
tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukan hak
asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar
35. Menurut Maurice Cranston Hak yang dinikmati setiap
orang yang diberikan oleh konstitusi/UUD dan ditegakkan oleh pengadilan adalah
… .
A.
General positive legal rights
B.
Traditional legal rights
C.
National Legal Rights
D.
Positive legal rights of specipic classes of person
36. Berkaitan dengan reformasi konstitusi khususnya
mengenai Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa hal penting, yaitu, kecuali … .
A.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum
yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang
harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan
keputusan dan/atau kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan
badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya
B.
Hukum adalah kesatuan asas, norma, lembaga dan proses. Dalam sistem hukum
nasional hierarkis tatanan norma berpuncak pada konstitusi. Artinya, dalam
sebuah negara hukum harus dipegang teguh prinsip supremasi konstitusi.
Konstitusi harus diimplementasikan secara konsisten dalam peraturan
perundang-¬undangan untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan
masyarakat secara luas
C.
Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap
prinsip supremasi hukum dan konstitusi serta adanya jaminan-jaminan hak asasi
manusia
D.
Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap
prinsip supremasi kekuasaan absolute dari penguasa dengan demikian jaminan atas
hak asasi manusia tergantung dari kebijakan penguasa pada saat itu
37. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya, terdapat dalam UUD 1945, pasal … .
A.
28 UUD 1945
B.
28 A UUD 1945
C.
28 B UUD 1945
D.
28 C
38. Pernyataan berikut ini merupakan pandangan liberalisme
tentang HAM, yaitu … .
A.
mengedepankan hak asasi manusia itu sebagai reaksi keras terhadap sistem
pemerintahan, politik dan sosial sebelumnya yang absolut atau rezim yang
totaliter, juga sangat kental dengan individualisme
B.
memberikan ruang gerak yang besar bagi campur tangan atau intervensi
pemerintah-negara dalam mengurusi masyarakatnya, terutama dalam bidang
perekonomian
C.
menjanjikan adanya penghapusan kelas-kelas terutama kaum borjuis atau pemilik
modal. Karena apabila kelas ini bisa dihancurkan maka tidak akan ada lagi kelas
pekerja atau kaum proletar, sehingga akar konflik yang menyebabkan pertentangan
di masyarakat bisa dihapuskan
D.
menolak hak-hak individu yang tentunya sangat bertentangan dengan hakikat
keberadaan manusia. Mereka tidak diberikan hak untuk memiliki dan menikmati hak
asasinya dalam kehidupannya. Padahal manusia merupakan makhluk yang memiliki
kemerdekaan dari Tuhannya
39. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan sistem
hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia, adalah … .
A.
hukum selain mengikuti dinamika dan budaya masyarakat, juga mengandung
kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk
mewujudkan adanya keadilan dan kemakmuran masyarakat, merupakan pernyataan
tentang sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia
B.
keadilan merupakan gagasan dan sekaligus harapan hukum untuk direalisasikan dalam
kehidupan masyarakat
C.
hukum tidak akan keluar dari sistem sosial besar yang ada dan telah berlaku,
kecuali anggota masyarakat itu sendiri yang berkehendak mengubahnya, baik
secara evolusi maupun revolusi sehingga sistem sosialnya sendiri berubah-ubah
D.
hukum selalu mengikuti dinamika dan budaya rezim, juga mengandung
kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk
mewujudkan adanya kekuasaan dan keberlangsungan rezim yang berkuasa
40. Menurut Jeffery M. Paige berkaitan dengan partisipasi
politik masyarakat dimana anggota masyarakat akan dan mempunyai tanggung jawab
besar dalam mengembangkan kewajiban-kewajiban yang ada, demi negara dan bangsa,
merupakan ciri dari partisipasi politik, yaitu … .
A.
partisipasi dengan pengetahuan/kesadaran masyarakat tinggi dan kepercayaan yang
tinggi pula terhadap sistem politik yang berlaku
B.
partisipasi politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada sistem politik rendah
C.
partisipasi politik dengan kesadaran politik rendah dan kepercayaan tinggi
terhadap sistem politik yang ada
D.
partisipasi politik dalam masyarakat yang rendah kesadaran politiknya dan
kepercayaannya
41. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia membentuk Komnas
HAM melalui Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia. Yang tidak termasuk tugas Komnas HAM dalam pasal 5, adalah ... .
A.
menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia
baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional
B.
mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi
manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan
atau ratifikasinya
C.
memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat,
pertimbangan dan saran kepada pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak
asasi manusia
D.
mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam mengadili kasus
kejahatan hak asasi manusia
42. Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember
1975 di New York. Diperoleh beberapa kesepakatan di antaranya sebagai berikut,
kecuali … .
A.
istilah penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh
dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau
kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat
bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya
B.
penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi
ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa
pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat
lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain
dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya
C.
penyandang cacat memiliki hak-hak yang melekat untuk menghormati martabat
kemanusiaan mereka. Penyandang cacat, apa pun asal usul, sifat dan keseriusan
kecacatan dan ketidakmampuan mereka, memiliki hak-hak dasar yang sama dengan
warga negara lain yang berusia sama, yang terutama termasuk hak untuk menikmati
kehidupan yang layak, senormal dan sepenuh mungkin
D.
penyandang cacat tidak perlu memiliki hak sipil dan politik yang sama dengan
manusia lainnya; ayat 7 Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental berlaku sejauh
mungkin terhadap pembatasan dan pengurangan bagi hak-hak penyandang cacat
mental
43. Adanya hak asasi manusia terhadap masyarakat
Internasional telah memberikan dampak secara positif maupun negatif. Khususnya
dalam melindungi dan menegakkan kemanusiaan, beberapa dampak positifnya sebagai
berikut, kecuali … .
A.
keberadaan manusia atau individu lebih dihormati dan diberi perlindungan untuk
mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka
B.
menyebarnya wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat internasional
C.
nilai-nilai universal hak asasi manusia akan memasuki ranah masyarakat individu
di dunia internasional melalui berbagai media/alat yang ada
D.
warga Negara bebas untuk melakukan semua haknya walaupun itu menggangu hak
orang lain, ataupun melanggar hukum
44. Hak asasi manusia merupakan masalah atau persoalan
masing-masing bangsa atau negara. Permasalahannya para penganut pandangan
partikularis absolut itu tidak mampu memberikan argumen atau alasan yang kuat,
khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen
internasional, merupakan pandangan dari ... .
A.
pandangan universal absolut
B.
pandangan universal relatif
C.
pandangan partikularis absolut
D.
pandangan partikularis relatif
45. Perlindungan atas perbudakan datang pada abad
kesembilan belas, namun perjuangan melawan sikap-sikap dan praktek-praktek yang
bersifat rasis merupakan perjuangan sentral yang sudah lama diperbincangkan.
Tuntutan akan persamaan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan juga baru
saja ditempatkan di dalam agenda hak asasi manusia, merupakan nilai-nilai … .
A.
egalitarianisme
B.
akuntabilitas
C.
rekonsiliasi
D.
non diskriminasi
46. Bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh
orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, atau orang yang memiliki
jabatan dan terpandang di masyarakat. Para penjahatnya berusaha mengelabui
masyarakat dan lembaga hukum, seperti kejahatan penggelapan uang negara,
penggelapan uang perusahaan, korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan,
merupakan tipe kejahatan … .
A.
kejahatan tanpa korban (crimes without victims)
B.
kejahatan terorganisasi (organized crimes)
C.
kejahatan kerah putih (white collar crimes)
D.
kejahatan korporat (corporat crime)
47. Pernyataan yang salah tentang penegakan hak asasi
manusia adalah ... .
A.
menumbuhkan keinginan untuk melaksanakannya penegakan HAM, karena pada
prinsipnya hak dan kewajiban itu adalah tanggung jawab bersama
B.
mendahulukan kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut
kepentingan bersama
C.
berupaya selalu menghormati hak asasi orang lain, termasuk memberikan informasi
tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia
D.
mengadukan kejadian pelanggaran hak asasi manusia meskipun tidak cukup bukti
awal yang menyertainya
48. Berikut ini merupakan tugas dari Divisi Hak Asasi
Manusia PBB, kecuali … .
A.
bertindak sebagai badan utama (focal point) PBB di bidang hak asasi manusia
yang memberikan layanan kesekretariatan dan substantif bagi badan-badan PBB
yang menangani masalah hak asasi manusia
B.
melakukan penelitian dan kajian tentang hak asasi manusia atas permintaan dari
badan-badan terkait serta menindaklanjuti dan mempersiapkan laporan tentang
penerapan hak asasi manusia
C.
mengelola program pelayanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang hak asasi
manusia dan mengoordinir hubungan dengan organisasi nonpemerintah, lembaga
eksternal dan media di bidang hak asasi manusia
D.
membahas laporan tentang upaya legislatif, yudikatif, administratif atau
tindakan lainnya yang telah diambil Negara Pihak dalam penerapan Konvensi
49. Komite hak asasi manusia didirikan pada tahun 1977.
Sesuai dengan Pasal 28 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini
terdiri dari 18 anggota. Adapun tugas Komite ini sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 40 hingga 45 Kovenan antara lain adalah ... .
A.
mempelajari laporan kajian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Negara
Pihak untuk mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan kemajuan yang
telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut
B.
mempelajari laporan-laporan tentang tindakan yang telah diambil Negara Pihak
untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi
C.
melakukan penyelidikan rahasia, apabila diputuskan bahwa hal ini diperlukan
sehubungan dengan indikasi nyata adanya praktek-praktek penyiksaan secara
sistematis di wilayah Negara Pihak
D.
menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelesaian sengketa antar Negara
Pihak sehubungan dengan penerapan Konvensi, dengan ketentuan bahwa Negara Pihak
tersebut mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk melakukan fungsi
tersebut
50. Di samping hak asasi, setiap warga negara Indonesia
memiliki kewajiban asasi, yakni kewajiban dasar manusia seperti bertakwa kepada
Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan menghormati sesama manusia. Sebagai
konsekuensi diakui dan dilindunginya hak asasi manusia, sebagai warga negara
kita sebaiknya, kecuali … .
A.
menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, baik yang tersurat maupun
yang tersirat dalam peraturan perundangan
B.
menumbuhkan keinginan untuk melaksanakannya, karena pada prinsipnya hak dan
kewajiban itu adalah tanggung jawab bersama
C.
mendahulukan kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut
kepentingan bersama
D.
mendahulukan hak daripada kewajiban, karena hak itu menyangkut kepentingan
bersama
makasih postingnya
BalasHapustolong posting juga soal lainnya yang semester 7 thanks
BalasHapus