Kunci Jawaban Ujian Materi dan Pembelajaran PKn PDGK4401

No 1.

a.         Salah, karena Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global merupakan Hasil penelitian Cogan yang berhasil mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

b.        Salah, karena Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat merupakan Hasil penelitian Cogan yang berhasil mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

c.         Salah, karena Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budayamerupakan Hasil penelitian Cogan yang berhasil mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

d.        Benar, karena Kemampuan berpikir kritis dan ekstrimis bukan merupakan Hasil penelitian Cogan yang berhasil mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

No 2.

a.        Benar, bahwa Sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subyek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah’ dan ‘yang diperintah’.

b.        Salah, karena Sistem kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan ini merupakan prasyarat dasar bagi warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

c.         Salah, karena sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warganegara. Pemahaman terhadap sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan prasyarat bagi partisipasi warga negara secara nalar dan penuh tanggung jawab.

d.        Salah, karena sistem kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia.

No 3.

a.        Benar, hal-hal yang akan dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih, bukan merupakan gambaran yang berkaitan dengan Portofolio kelas yang berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, photografi, dan karya seni asli, yang benar adalah yang telah dilakukan bukan yang akan dilakukan oleh siswa

b.        Salah, karena hal-hal yang terlah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut merupakan gambaran yang berkaitan dengan Portofolio kelas yang berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, photografi, dan karya seni asli

c.         Salah, karena kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk mengatasi masalah tersebut merupakan gambaran yang berkaitan dengan Portofolio kelas yang berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, photografi, dan karya seni asli

d.        Salah, karena rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan merupakan gambaran yang berkaitan dengan Portofolio kelas yang berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, photografi, dan karya seni

No 4.

a.         Salah, karena Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik Di Masyarakat merupakan tahap 1.

b.        Benar, karena Memilih Satu Masalah Untuk Kajian Kelas merupakan tahap 2.

c.         Salah, karena Mengumpulkan Informasi Tentang Masalah Yang Akan Dikaji Kelas merupakan tahap 3.

d.        Salah, karena Membuat Portofolio Kelas merupakan tahap 4.

No 5.

a.        Benar, karena Kelompok portofolio Satu: Menjelaskan Masalah. Kelompok portofolio satu ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa lembaga pemerintahan tersebut harus menangani masalah tersebut.

b.        Salah, karena Kelompok Portofolio Dua: Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan/atau kebijakan alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah.

c.         Salah, karena Kelompok Portofolio Tiga: Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan publik tertentu yang disepakati untuk didukung oleh mayoritas kelas serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut.

d.        Salah, karena Kelompok Portofolio Empat: Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

No 6.

a.         Salah, karena Kelengkapan, Apakah setiap seksi memuat bahan-bahan yang diuraikan pada deskripsi tugas setiap kelompok di atas? Apakah para siswa memasukkan bahan-bahan lebih dari yang diperlukan?.

b.        Salah, karena Kejelasan, Apakah portofolio siswa tersusun dengan baik? Apakah portofolio siswa ditulis dengan jelas, menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar? Apakah gagasan-gagasan utama dan argumen-argumen di dalamnya mudah dipahami?.

c.         Salah, karena Informasi, Apakah informasinya akurat? Apakah informasinya memuat fakta-fakta utama dan konsep-konsep penting? Apakah informasi yang siswa masukkan penting untuk memahami topik kajian?.

d.        Benar, karena Bentuknya, apakah dijilid atau tulis tangan?

No 7.

a.         Salah, karena Gerungan, Individu berasal dari kata in-dividere artinya tidak dapat dibagi-bagikan.

b.        Salah, karena Lysen, , individu adalah manusia yang berdiri sendiri, manusia perorangan Namun individu yang dimaksud adalah insan (manusia).

c.         Benar, bahwa Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan perjumlahan daripada beberapa kemampuan tertentu yang masing-masing bekerja tersendiri seperti kemampuan-kemampuan vegetatif yaitu makan dan berkembang biak, kemampuan sensitif yaitu kemampuan bergerak mengamat-amati, bernafsu dan perasaan, dan kemampuan intelektif yaitu berkemampuan berkecerdasan.

d.        Salah, karena Descartes, bahwa manusia terdiri atas zat rohaniah ditambah zat materiil. Akan tetapi Wilhelm Wundt menegaskan bahwa jiwa manusia itu materiil merupakan suatu kesatuan jiwa raga yang berkegiatan sebagai keseluruhan. Jika manusia mengamati sesuatu, maka kita bukan hanya melihat sesuatu dengan alat mata kita, melainkan juga dengan seluruh minat dan minat perhatian yang kita curahkan kepada objek yang kita amati dipengaruhi oleh niat dan kebutuhan.

No 8.

a.        Benar, bahwa Dharma, artinya kebenaran yang meliputi kebenaran dalam arti benar dalam kehidupan sehari-hari meliputi kebenaran menurut agama, hukum, dan ilmu pengetahuan.

b.        Salah, karena Artha, artinya kebendaan, kekayaan, harta benda, termasuk sandang, pangan, papan, dan keperluan hidup pokok sehari-hari.

c.         Salah, karena Kama, artinya kenikmatan atau kepuasan hidup.

d.        Salah, karena Moksa, artinya kebahagiaan yang kekal abadi, karena bersatunya atman (roh) dengan Parama Atma (Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa).

No 9.

a.         Salah, karena Manusia tak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan selanjutnya dengan menggunakan daya pikirnya manusia berupaya bagaimana agar dapat memenuhi kebutuhan pokok, tentu memerlukan bantuan orang lain merupakan pernyataan yang berkaitan dengan individu sebagai makhluk sosial.

b.        Salah, karena Untuk menjalin hubungan satu sama lain memerlukan aktivitas komunikasi. Karena kecenderungan manusia berkeinginan untuk hidup serasi sebagai timbal balik satu sama lain karena manusia mempunyai dua hasrat yaitu berkeinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, merupakan pernyataan yang berkaitan dengan individu sebagai makhluk sosial.

c.         Salah, karena berkeinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya merupakan pernyataan yang berkaitan dengan individu sebagai makhluk sosial.

d.        Benar, bahwa dalam memenuhi kebutuhannnya manusia selalu mengedepankan sifat unutk berkuasa, sehingga dikenal dengan hukum rimba bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan individu sebagai makhluk sosial.

No 10.

a.        Benar, bahwa Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

b.        Salah, karena Menurut Roger H. Soltau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.

c.         Salah, karena Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

d.        Salah, karena Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

No 11.

a.        Benar, bahwa Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

b.        Salah, karena Pasal 29 Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

c.         Salah, karena Pasal 30 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

d.        Salah, karena Pasal 31 Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

No 12.

a.        Benar, bahwa a sense of identify adalah warga negara harus memiliki identitas atau jati diri sesuai dengan ideologi negaranya, seperti warga negara Indonesia, ia memiliki identitas sebagai insan Tuhan, insan yang peduli terhadap orang lain dan lingkungannya, dan loyal terhadap bangsa dan negaranya.

b.        Salah, karena the enjoyment of certain rights adalah Warga negara memiliki hak-hak tertentu, artinya warga negara mengetahui hak-haknya, dan pemerintah menjamin hak-hak warga negaranya.

c.         Salah, karena the fulfilment of corresponding obligations adalah Warga negara memiliki kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusan, sehingga selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik serta memiliki sikap tanggung jawab.

d.        Salah, karena a degree of interest and involvement in public affairs Warga negara memiliki sikap tanggung jawab untuk berpartisipasi demi kepentingan umum, sehingga merasa terpanggil untuk ikutserta dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan umum adalah.

No 13.

a.        Benar, bahwa yang bersifat materiil, misalnya, buku, model pakaian, bendera, lambang.

b.        Salah, karena yang bersifat imateriil, misalnya contoh kasus, ceritera, legenda, budaya.

c.         Salah, karena yang bersifat kondisional, misalnya suasana simulasi yang diciptakan sebelum atau pada saat Proses belajar berlangsung di kelas atau di tempat kejadian.

d.        Salah, karena yang bersifat personal , misalnya nama atau foto atau gambar tokoh masyarakat atau pahlawan, gambar atau foto atau nama presiden, raja.

No 14.

a.         Salah, karena Petani diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya yang akan ditanami oleh tanaman wajib, yang akan diperdagangkan oleh Pemerintah. Tanaman wajib itu berupa taruma (nila), tebu, tembakau, kopi merupakan pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa.

b.        Salah, karena Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah merupakan pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa.

c.         Benar , karena Tanah yang dikenakan tanaman wajib harus ada pajak tanah, tetapi kecil bukan merupakan pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa.

d.        Salah, karena Tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib, tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah (sawah) merupakan pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa.

No 15.

a.        Benar, bahwa Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Sejak tahun 1932, organisasi ini dipimpin oleh Moh. Hatta, bertujuan melepaskan diri dari penjajahan untuk mencapai kemerdekaan dan menjunjung tinggi sikap nonkoperasi dengan pihak pemerintah Belanda.

b.        Salah, karena Partai Indonesia (Partindo). Organisasi ini dipimpin oleh Mr. Sartono dan pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari PNI lama sehingga tujuannya pun sama ialah Indonesia merdeka. Secara spesifik, tujuan Partindo ialah: (1) perluasan hak-hak politik dan perteguhan keinginan menuju suatu pemerintah rakyat berdasarkan demokrasi; (2) perbaikan hubungan komunkasi dalam masyarakat; dan (3) perbaikan ekonomi rakyat.

c.         Salah, karena Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Didirikan di Jakarta tahun 1937 oleh mantan anggota Partindo sehingga tujuannya sama dengan Partindo. Perbedaannya, Gerindo menjunjung asas koperasi, ialah mau bekerja sama dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda. Gerindo berusaha mencapai bentuk pemerintahan negara berdasarkan kemerdekaan di lapangan politik, ekonomi, dan sosial.

d.        Salah, karena Partai Persatuan Indonesia (Parpindo). Partai ini berusaha mencapai kemajuan ke arah suatu masyarakat dan bentuk negara yang tersusun menurut keinginan rakyat. Didirikan oleh orang-orang mantan anggota Gerindo termasuk peran Moh. Yamin dalam organisasi ini sangat besar. Dasar partai adalah (1) “Sosial-nasionalisme” (nasional bersendi atas persatuan Indonesia dan kedaulatan rakyat) dan (2) “Sosial-demokrasi”.

No 16.

a.         Salah, karena Perubahan yang terus-menerus merupakan sesuatu yang bersifat universal dan tidak dapat dihindari merupakan generalisasi yang penting dan hendaknya di ajukan ketika guru membelajarkan sejarah di kelas.

b.        Salah, karena Percepatan perubahan dalam masyarakat bervariasi menurut faktor-faktor, seperti nilai dari masyarakat, luasnya keragaman, dan frekuensi dalam komunikasi dengan budaya lain generalisasi yang penting dan hendaknya di ajukan ketika guru membelajarkan sejarah di kelas.

c.         Benar, bahwa Peristiwa masa lampau tidak mempengaruhi peristiwa masa kini bukan merupakan generalisasi yang penting dan hendaknya di ajukan ketika guru membelajarkan sejarah di kelas.

d.        Salah, karena Sejarah kebudayaan memberikan kerangka pemikiran dan tindakan dalam persoalan budaya hari ini generalisasi yang penting dan hendaknya di ajukan ketika guru membelajarkan sejarah di kelas.

No 17.

a.        Benar, bahwa tari Topeng dari Cirebon.

b.        Salah, bahwa tari Kipas dari Sulawesi Selatan.

c.         Salah, karena tari Piring dan tari Payung dari Sumatera Barat.

d.        Salah, karena Tari Jaipong Jawa Barat.

No 18.

a.         Salah, karena Tipe masyarakat berkebun yang amat sederhana dengan keladi dan ubi jalar sebagai tanaman pokoknya dalam kombinasi dengan berburu atau meramu; penanaman padi tak dirasakan; system dasar kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa defferiansi dan stratifikasi yang berarti; Gelombang pengaruh kebudayaan menanam padi, kebudayaan perunggu, kebudayaan Hindu dan Agama Islam tidak dialami; Isolasi dibuka oleh Zending atau Missie. Contoh kebudayaan Mentawai di Pantai Utara irian Jaya.

b.        Salah, karena Tipe masayarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokok; Sistem dasar kemasyarakatannya berupa “ Komunitas petani “ dengan defferiansi dan stratifikasi sosial yang sedang dan yang merasakan diri bagian bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar, dengan suatu kebuadayaan yang lebih besar dengan suatu bagian atas yang dianggap lebih halus dan beradab di dalam masyarakat kota. Masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya itu mewujudkan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh system pemerintahan kolonial beserta Zending dan Missie atau oleh Pemerintah Republik Indonesia yang merdeka; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam tidak dialami. Contoh Kebudayaan Nias, Batak, Kalimantan tengah, Minahasa, Flores, dan Ambon.

c.         Benar, bahwa Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya; Sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa komuniti petani dengan defferiansi dan stratifikasi sosial yang sedang; masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan berdagang dengan pengaruh yang kuat dari agama Islam, bercampur dengan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh system pemerintahan kolonial; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu tidak dialami, atau hanya sedemikian kecilnya sehingga terhapus oleh pengaruh agama Islam. Contoh kebudayaan Aceh, Minangkabau, dan Makasar.

d.        Salah, karena Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya; system dasar kemasyarakatannya berupa kommuniti petani dengan differensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks; masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya itu mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan pertanian bercampur dengan peradaban kepegawaian yang dibawa oleh system pemerintah kolonial; semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami, atau seperti halnya pada kebudayaan Bali, gelombang pengaruh agama Islam hanya sejak setengah abad terakhir ini. Contoh kebudayaan Sunda, Jawa, dan Bali.

No 19.

a.         Salah, karena latar belakang sejarah merupakan salah satu unsure terbentuknya bangsa.

b.        Salah, karena pengalaman merupakan salah satu unsure terbentuknya bangsa.

c.         Salah, karena perjuangan dalam mencapai kemerdekaan merupakan salah satu unsure terbentuknya bangsa.

d.        Benar, bahwa status bukan merupakan salah satu unsure terbentuknya bangsa.

No 20.

a.         Salah, karena Setiap siswa sebaiknya memerankan peran yang berbeda sehingga penghayatannya terhadap nilai dan sikap menjadi lebih mantap merupakan rambu-rambu pelaksanaan Bermain peran.

b.        Salah, karena Jika pemahaman terhadap peran berlangsung lambat, guru dapat meminta siswa membuat scenario, sehingga permainan menjadi lebih lancar merupakan rambu-rambu pelaksanaan Bermain peran.

c.         Salah, karena Jika diperlukan, guru dapat memodelkan permainan peran, terutama peran-peran yang dianggap sukar untuk dihayati merupakan rambu-rambu pelaksanaan Bermain peran.

d.        Benar, bahwa Peran yang akan dimainkan haruslah tidak perlu menyeseuaikan dengan tingkat berpikir dan usia serta pengalaman siswa bukan merupakan rambu-rambu pelaksanaan Bermain peran.

No 21.

a.         Salah, karena mewakili seluruh bangsa Indonesia merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

b.        Salah sebagai pembentuk Negara (yang menyusun Negara Republik Indo¬nesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945) merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

c.         Salah, karena mempunyai wewenang untuk meletakkan Dasar Negara (pokok kaidah negara yang fundamental) merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

d.        Benar, bahwa membentuk cabinet bukan merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

No 22.

a.        Benar, bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila II, III, IV, dan V.

b.        Salah, bahwa Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi sila I, menjiwai dan meliputi sila III, IV, dan V.

c.         Salah, bahwa Sila Persatuan Indonesia, dijiwai dan diliputi sila I dan II, menjiwai dan meliputi sila IV dan V.

d.        Salah, bahwa Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/ perwakilan, menjiwai dan meliputi sila I,II, III, dan menjiwai dan meliputi sila V.

No 23.

a.         Salah, karena Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

b.        Salah, karena Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

c.         Salah, karena Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institu¬sionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebe¬narannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

d.        Benar, bahwa Pancasila dipergu¬nakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Seba¬gai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi sebagai dasar Negara.

No 24.

a.         Salah, karena Kembali menggunakan UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 (melalui Dekrit Presiden), yang kemudian diadakan perubahan (amandemen) pada tahun 1999 dan tahun 2000 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

b.        Salah, karena Panitia Perumus, yang beranggotakan 9 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia tersebut berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan UUD yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

c.         Salah, karena Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI yang dipimpin ketua BPUPKI yaitu dr. Radjiman Wedyodiningrat menerima bulat dua rancangan dari panitia perancang UUD yaitu Rancangan Naskah Proklamsi dan Rancangan mukadimah/pembukaan UUD (berasal dari naskah Piagam Jakarta) pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

d.        Benar, bahwa Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menetapkan keputusan yang penting bagi kehi¬dupan negara yaitu menetapkan dan mensahkan Pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD yang telah disusun oleh Panitia perumusan tanggal 22 Juni 1945 bukan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

No 25.

a.         Salah, karena UUD yang diperoleh dengan cara Grants biasanya dilakukan oleh negara-negara yang dahulunya bersifat absolut, tetapi dengan lahirnya paham demokrasi maka negara-negara terse¬but menyodorkan UUD (konstitusi) yang menentukan batas-batas kekuasaan yang boleh dilakukan oleh raja. Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh UUD.

b.        Salah, karena cara Deliberate Creation biasanya dilakukan oleh negara-negara baru. Contohnya Amerika Serikat; dimana setelah berhasil mendirikan negara Amerika Serikat di kota Phildelphia dibentuk majelis konstituante untuk menyusun konsti¬tusi Amerika Serikat yang kemudian disahkan tahun 1787.

c.         Benar, bahwa Cara yang terakhir adalah dengan Revolusi, yang biasanya terjadi pada negara-negara yang berdirinya di atas negara-negara yang telah ada. Setelah negara baru itu ada, dibentuklah pemerin¬tahan dan dibuatlah UUD yang kemudian ditawarkan kepada rakyat untuk mendapat persetujuan.

d.        Salah, karena UUD yang diperoleh dengan cara Oktroi biasanya dilakukan oleh negara-negara yang dahulunya bersifat absolut, tetapi dengan lahirnya paham demokrasi maka negara-negara terse¬but menyodorkan UUD (konstitusi) yang menentukan batas-batas kekuasaan yang boleh dilakukan oleh raja. Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh UUD.

No 26.

a.        Benar, bahwa, Kunci pokok pertama yaitu Indonesia ialah “Negara yang Berdasar atas Hukum (Rechtsstaat)”. Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dan harus dipertanggungjawabkan secara hokum.

b.        Salah, karena Kunci pokok kedua, yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia berdasarkan pada sistem konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan-kekuasaan aparatur negara dan aparatur pemerintahan harus bersumber pada UUD 1945 atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.         Salah, karena Kunci pokok ketiga, yaitu Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR. MPR yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan rakyat (buka kembali UUD 1945 pasal 1 ayat(2). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden merupakan peneri¬ma mandat dari MPR yang harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan MPR.

d.        Salah, karena Kunci pokok keempat yaitu Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Hal ini men¬gandung arti bahwa presiden Indonesia merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, tetapi kedudukannya berada di bawah MPR, bahkan harus bertanggung jawab kepada MPR. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the president).

No 27.

a.         Salah, karena pemegang kekuasan membentuk Undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden (pasal 5 ayat 1), beralih ketangan DPR (amande¬men pasal 20 ayat 1).

b.        Salah, karena periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama yang semula tidak dibatasi, berubah (dibatasi) menjadi maksimal dua kali masa jabatan (amandemen pasal 7).

c.         Benar bahwa dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, yang semula tidak ada ketentuan untuk melibatkan DPR, berubah bahwa dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (amandemen pasal 13 ayat 2 dan 3).

d.        Salah, karena Dalam hal presiden memberi amnesti dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2).

No 28.

a.         Salah, karena kekuasaan legislatif, dengan pembatasan tertentu merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

b.        Salah, karena rakyat melalui referendum merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

c.         Salah, karena sejumlah negara bagian (untuk negara serikat) merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

d.        Benar, bahwa penafsiran hakim bukan merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

No 29.

a.        Benar, bahwa pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam rangka melaksana¬kan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (merubah pasal 18, dan menambahkan pasal 18A dan 18B).

b.        Salah, karena penegasan tentang pengisian keanggotaan DPR yaitu melalui pemilihan umum (amandemen pasal 19).

c.         Salah, karena penegasan tentang fungsi DPR dan hak-hak DPR (pasal 20A ayat 1-4).

d.        Salah, karena pengaturan secara tegas tentang hak azasi manusia (amandemen pasal 28A - 28J).

No 30.

a.         Salah, karena Pertama, mampu membina dan mempribadikan (personalisasi) nilai-moral merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.

b.        Salah, karena Kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan nilai-moral yang disampaikan merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.

c.         Salah, karena Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai-moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.

d.        Benar, bahwa Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi psikomotor daripada afektualnya bukan merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.

No 31.

a.        Benar, bahwa Piagam Magna Charta (1215), ialah dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan oleh Raja John di Inggris kepada para bangsawan atas tuntutan mereka yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja dan menghormati hak-hak rakyat.

b.        Salah, karena Dokumen Bill of Rights (1689), ialah sebuah undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah.

c.         Salah, karena Piagam Declaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), ialah suatu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rejim yang berkuasa secara absolut.

d.        Salah, karena Piagam Bill of Rights (1789), ialah suatu naskah undang–undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika. Piagam ini sekarang telah menjadi bagian dari undang–undang dasar Amerika pada tahun 1791.

No 32.

a.         Salah, karena Hak atas kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28:

b.        Benar, bahwa Hak atas kebebasan beragama diatur dalam pasal 29:

c.         Salah, karena Hak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di depan hukum diatur dalam pasal 27 ayat (1):

d.        Salah, karena Hak atas penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat (2):

No 33.

a.         Salah, karena langkah Pertama, Menggambarkan karakteristik masalah atau situasi yang penting.

b.        Benar, bahwa langkah Kedua, Mengajukan kemungkinan kesimpulan atau penjelasan.

c.         Salah, karena Ketiga, Mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk menguji akurasi kesimpulan atau penjelasan.

d.        Salah, karena Keempat, Menguji kesimpulan atau penjelasan berdasarkan bukti yang ada.

No 34.

a.        Benar, bahwa ketika ada masalah dalam mendistribusikan sesuatu, misalnya dalam memberi kesempatan kepada warga masyarakat, kita menyebut hal ini sebagai masalah keadilan distributive

b.        Salah, karena ketika ada masalah keadilan tentang sesuatu untuk memperbaiki kesalahan, maka masalah tersebut dinamakan masalah keadilan korektif

c.         Salah, karena apabila ada masalah tentang cara-cara ketidakadilan untuk memperoleh informasi dan cara-cara dalam membuat keputusan, maka kita menyebutnya masalah keadilan procedural

d.        Salah, karena keadilan hakiki untuk pelaksanaannya sulit untuk diwujudkan, tetapi dalam pelaksanaannya sangat relative, biasa bersifat proporsional

No 35.

a.         Salah, karena Supremasi aturan hukum (Supremacy of the Law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (Absence of Arbitrary Power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hokum merupakan unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusionil Menurut kalangan Anglo Saxon, A.V.Dicey.

b.        Salah, karena Kedudukan yang sama di depan hukum (Equality before the Law) baik untuk pejabat maupun rakyat biasa merupakan unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusionil Menurut kalangan Anglo Saxon, A.V.Dicey.

c.         Salah, karena Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang merupakan unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusionil Menurut kalangan Anglo Saxon, A.V.Dicey.

d.        Benar, bahwa , karena Peradilan administrasi dalam perselisihan bukan merupakan unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusionil Menurut kalangan Anglo Saxon, A.V.Dicey, tetapi unsure dari unsur Rechtsstaat.

No 36.

a.        Benar, bahwa Veldhuis (1998) yang menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi umumnya ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam proses dan dalam respon dari sistem kebutuhan yang populer. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil (civil society) dan dalam pengambilan keputusan politik di dalam demokrasi konstitusionil. Menurutnya, warga negara yang demokratis tidak dilahirkan melainkan diciptakan (dibuat) dalam proses sosialisasi. Dengan demikian, demokrasi haruslah dipelajari dan perlu dipelihara.

b.        Salah, karena menurut Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Bab Arah Kebijakan bagian Politik ditegaskan “ (f) Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Dan pada bagian (i) “Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur”.

c.         Salah, karena menurut James MacGregor (dalam Couto, 1998) menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh dengan mengkaitkan lingkungan di luar kelas.

d.        Salah, karena menurut Couto (1998) memberikan gambaran bahwa pembelajaran demokrasi memerlukan sejumlah proses yang secara implisit terjadi dalam peran guru maupun siswa selama proses pembelajaran di kelas yang demokratis dengan mengkaitkan persoalan-persoalan dari lingkungan sekitar. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa seni dalam pembelajaran demokrasi menawarkan sejumlah harapan dan arah untuk membuat kelas kita lebih demokratis, menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar dan sumber kehidupan berkewarganegaraan.

No 37.

a.         Salah, karena menurut Norma agama bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Ajaran agama atau kepercayaan dalam masyarakat sangat menunjang tegaknya tata tertib kehidupan bermasyarakat. Perintah dan larangan yang dikembangkan oleh ajaran agama akan menebalkan iman setiap penganutnya untuk mematuhi segala perintah dan larangan tersebut.

b.        Salah, karena menurut Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam implementasinya sehari-hari di masyarakat, kaidah kesopanan sudah barang tentu amat bersifat subyektif; apa yang dikatakan sopan atau tidak sopan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu tidak selamanya dianggap demikian oleh masyarakat yang lainnya.

c.         Benar, bahwa Norma kesusilaan adalah Sekumpulan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani setiap manusia. Norma ini berhubungan dengan manusia sebagai individu, karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

d.        Salah, karena menurut Norma adat merupakan sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan karena dirasakan sebagai suatu kewajiban. Norma adat ini sama halnya dengan norma kesopanan, yakni bersifat relatif dalam arti apa yang diharuskan atau dilarang oleh suatu masyarakat belum tentu akan diharuskan atau dilarang oleh masyarakat lainnya.

No 38.

a.        Benar, bahwa Hukum Tata Negara termasuk dalam golongan hukum publik.

b.        Salah, karena Hukum Perdata termasuk dalam golongan hukum privat.

c.         Salah, kareana Hukum Dagang termasuk dalam golongan hukum privat.

d.        Salah, karena Hukum Privaat Internasional termasuk dalam golongan hukum privat.

No 39.

a.        Benar, bahwa Delik formal adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contoh pasal-pasal 209, 210, 242, 362 KUHP.

b.        Salah, karena Delik material adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contoh pasal-pasal 149, 187, 338, 378 KUHP.

c.         Salah, karena Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (verbod) menurut undang-undang, yang terjadi karena melakukan suatu. Contoh pasal-pasalnya 212,263, 285, 362 KUHP.

d.        Salah, karena Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (gebod) menurut undang-undang, yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan. Contoh pasal-pasalnya 217, 218, 224, 397 angka 4 KUHP.

No 40.

a.         Salah, karena Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau, dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal melakukan suatu perbuatan yang bertentangan merupakan pernyataan tentang tanggung jawab hukum.

b.        Salah, karena tanggung jawab absolut ialah menghubungkan sanksi dengan perbuatan tanpa memperhitungkan hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Jadi, seseorang dianggap bertanggung jawab terhadap suatu sanksi atas perbuatannya yang telah menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, tanpa mempersoalkan hubungan antara keadaan jiwanya dengan akibat perbuatannya merupakan pernyataan tentang tanggung jawab hukum.

c.         Salah, karena tanggung jawab atas dasar kesalahan ialah tanggung jawab hukum atas suatu sanksi dari suatu perbuatan melawan hukum dengan menghubungkan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya merupakan pernyataan tentang tanggung jawab hukum.

d.        Benar, bahwa tanggung jawab atas dasar kesalahan ialah menghubungkan sanksi dengan perbuatan tanpa memperhitungkan hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Jadi, seseorang dianggap bertanggung jawab terhadap suatu sanksi atas perbuatannya yang telah menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, tanpa mempersoalkan hubungan antara keadaan jiwanya dengan akibat perbuatannya bukan merupakan pernyataan tentang tanggung jawab hukum, karena pernyataan merupakan tanggungjawab absolute.

No 41.

a.         Salah, karena jus in personam, bukan hak atas suatu barang tetapi hak untuk menuntut seseorang agar berbuat menurut suatu cara tertentu, yakni hak atas perbuatan seseorang lainnya

b.        Salah, karena jus in rem, bukan hak untuk menuntut seseorang agar berbuat menurut suatu cara tertentu, yakni hak atas perbuatan seseorang lainnya tetapi hak atas suatu barang

c.         Benar, bahwa Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang lainnya

d.        Salah, karena hak hukum bagi seseorang tanpa suatu kewajiban hukum bagi seseorang lainnya bukan pernyataan yang benar berkaitan dengan hak hokum, tetapi bahwa Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang lainnya

No 42.

a.         Salah, karena menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana merupakan wewenang penyelidik Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b.        Salah, karena mencari keterangan dan barang bukti merupakan wewenang penyelidik Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c.         Salah, karena menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri merupakan wewenang penyelidik Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d.        Benar, bahwa memutuskan sanksi bagi terpidana bukan merupakan wewenang penyelidik Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

No 43.

a.        Benar, bahwa menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana bukan merupakan tugas dan wewenang kejaksaan tetapi wewenang kepolisian sebagai penyelidik.

b.        Salah, karena melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan merupakan tugas dan wewenang kejaksaan.

c.         Salah, karena melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat (yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman) merupakan tugas dan wewenang kejaksaan.

d.        Salah, karena melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik merupakan tugas dan wewenang kejaksaan.

No 44.

a.        Benar, bahwa Peradilan agama diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shodaqah.

b.        Salah, karena Wewenang Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No.16/1950 adalah bertugas memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI.

c.         Salah, karena Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha Negara.

d.        Salah, karena Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan Umum.

No 45.

a.        Benar, bahwa Mengembangkan pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawabnya yang ditegaskan oleh penguasa pada saat itu bukan merupakan hasil dari pendidikan hukum.

b.        Salah, karena Memahami tuntutan masyarakat akan peraturan dan hukum, sumber-sumber hukum, perubahan hukum, dan sanksi hokum merupakan hasil dari pendidikan hukum.

c.         Salah, karena Memahami berbagai aspek hukum sipil yang mempengaruhi kehidupannya - hukum perkawinan dan perceraian, perjanjian/kontrak, asuransi, kesejahteraan sosial, pajak, dan lembaga bantuan hukum hasil dari pendidikan hukum.

d.        Salah, karemna Memahami sistem peradilan, struktur organisasi dan fungsi lembaga penegak hokum hasil dari pendidikan hukum.

No 46.

a.        Benar, bahwa Orientasi hukuman dan kepatuhan. Konsepsi tentang baik dan buruk ditentukan oleh konsekuensi fisik tanpa memperhatikan makna atau nilai dari konsekuensi ini bagi individu merupakan tingkat pertama dalam perkembangan moral Menurut Kohlberg.

b.        Salah, karena Orientasi instrumental. Konsepsi tentang “baik” lebih ditentukan oleh kepuasan sendiri merupakan tingkat kedua dalam perkembangan moral Menurut Kohlberg.

c.         Salah, karena Orientasi keserasian antar personal. Apa yang menyenangkan atau membantu orang lain adalah “baik” merupakan tingkat ketiga dalam perkembangan moral Menurut Kohlberg.

d.        Salah, karena Orientasi terhadap peraturan hukum dan ketertiban. Memelihara ketertiban sosial, menghormati kekuasaan, dan melak-sanakan kewajiban sendiri adalah “baik”. Orang dihargai karena mentaati peraturan, hukum, dan kekuasaan yang berlaku merupakan tingkat keempat dalam perkembangan moral Menurut Kohlberg.

No 47.

a.         Salah, karena warga negara Indonesia yang Memiliki pengetahuan, sikap dan prilaku yang tidak terbatas pada budaya tertentu merupakan inti dari manusia antar budaya.

b.        Salah, karena warga negara Indonesia yang Dapat hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki keragaman budaya merupakan inti dari manusia antar budaya.

c.         Salah, karena warga negara Indonesia yang Menghargai dan menghormati budaya yang beraneka ragam merupakan inti dari manusia antar budaya.

d.        Benar, bahwa warga Negara Indonesia yang selalu setia kepada kelompoknya, sehingga menganggap kelompok lain lebih rendah bukan merupakan inti dari manusia antar budaya.

No 48.

a.         Salah, karena Keterbukaan Seorang warganegara (manusia antar budaya) bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di antara orang, terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan, sikap dan perilaku, yang harus disadari adalah bahwa orang itu berbeda merupakan cirri manusia antarbudaya menurut DeVito.

b.        Salah, karena Empati, Kita harus menempatkan diri pada posisi lawan bicara, yang berasal dari kultur yang berbeda, cara ini akan memungkinkan kita untuk lebih cepat memahami lawan bicara kita merupakan cirri manusia antarbudaya menurut DeVito.

c.         Salah, karena Sikap mendukung, seorang warga negara yang bercirikan manusia antarbudaya harus memiliki sikap mendukung, terhadap lawan bicara yang berbeda budaya merupakan cirri manusia antarbudaya menurut DeVito.

d.        Benar, bahwa Sikap fanatis, Sikap fanatic diperlukan untuk memperkuat kelompok atau golongannya bukan merupakan cirri manusia antarbudaya menurut DeVito.

No 49.

a.         Salah, karena Keadaban (civility) merupakan karakter warga negara Menurut Margaret S. Branson.

b.        Salah, karena Tanggung jawab individu dan kecenderungan untuk menerima tanggung jawab pribadi dan konsekwensi tindakan pribadi merupakan karakter warga negara Menurut Margaret S. Branson.

c.         Salah, karena Disiplin diri dan penghormatan peraturan-peraturan untuk pemerintahan konstitusional (Amerika) tanpa perlu paksaan dari otoritas eksternal merupakan karakter warga negara Menurut Margaret S. Branson.

d.        Benar, bahwa Rasa kewargaan (civic mindedness) dan kehendak untuk mendahulukan kepentingan golongan atau kelompoknya bukan merupakan karakter warga negara Menurut Margaret S. Branson.

No 50.

a.        Benar, bahwa Etnosentrisme, yaitu Perilaku kesukuan yang sempit akan menjadi kendala dalam memahami dan melakukan komunikasi antar budaya. Budaya etniknya sendiri akan dijadikan alat ukur untuk mengukur budaya orang lain, sehingga lahirlah fenomena bahwa “budaya etnik saya” lebih baik dan lebih tinggi, sementara budaya dari etnik lain berada “dibawah budaya etnik saya”.

b.        Salah, karena Kedaerahan, yaitu Rasa kedaerahan yang berlebihan juga akan menghambat komukasi antarbudaya, dimana orang “mencintai” daerahnya secara berlebihan. Timbullah perasaan bahwa orang lain tidak boleh tinggal di daerah saya. Daerah saya adalah untuk saya, daerah saya lebih baik, lebih makmur dari daerah lainnya.

c.         Salah, karena Persepsi yang keliru tentang otonomi daerah, yaitu Dengan diberlakukannya otonomi daerah ditafsirkan berbeda-beda oleh para penguasa daerah. Timbullah persepsi yang keliru bahwa otonomi daerah adalah untuk memakmurkan daerahnya dan rakyat yang berada dan berasal dari daerah itu. Kita ikut prihatin bila mendengar bahwa suatu daerah mengusir orang yang bukan berasal dari daerah tersebut, atau untuk menjabat di daerah tertentu “harus” orang yang lahir dan berasal dari daerah tersebut, atau putra daerah.

d.        Salah, karena Fanatisme sempit, yaitu Fanatisme sempit ini biasanya nampak pada kehidupan beragama, yang menganggap bahwa agama di luar yang “saya” anut tidak baik, dan lebih rendah kedudukannya. Ini yang paling sering membuat konflik antara masyarakat dan mejadi hambatan untuk menjalin komunikasi antar budaya. Berdasarkan fanatisme yang sempit ini muncullah kelompok-kelompok militan yang menganggap bahwa di luar kelompoknya adalah “musuh” yang harus dimusnahkan.